TALIWANG—Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksamana Muda (Purn), Willem Rampangilei mengapresiasi Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M dan jajaran serta masyarakat atas cepatnya penanganan pasca gempa di KSB.

‘’Kerjanya kayak blitz, amat, sangat kilat, dibantu rekan, jajaran dan masyarakat kerjanya luar biasa. Penanganan cepat oleh Bupati ini sangat sejalan dengan instruksi Presiden,” kata Kepala BNPB di Posko Komando Darurat Gempa Bumi di Kantor BPBD KSB saat berkunjung ke KSB, Sabtu pagi (15/09/2018).

Apa yang dilakukan Bupati Sumbawa Barat telah menjadi pembicaraan di tingkat Pusat bahkan di provinsi lainnya. Karenanya, Bupati nanti harus sharing informasi dan pengalaman pada kegiatan tahunan BNPB yang juga merupakan kegiatan dari UNICEF (United Nations Childrens Fund) badan di bawah naungan PBB yang salah satunya menangani masalah korban bencana alam. Kegiatannya adalah Bulan Pengurangan Resiko Bencana. Tahun ini akan digelar di Medan, Sumatera Utara tanggal 24 Oktober. ‘’Saya minta bapak Bupati sharing nanti, apalagi KSB punya Perda Gotong Royong, senjata ampuh dalam kesiapsiagaan bencana,” ujar Willem.

Dijelaskan Kepala BNPB, dampak gempa di NTB telah menelan korban jiwa sebanyak 564 orang. Termasuk dua orang di Provinsi Bali. 350.000 orang masih mengungsi. Dampaknya pun kompleks. Mulai dari kerusakan perumahan warga, dampak ekonomi, sosial dan lainnya. Karenanya, penangananya pun harus kompleks. Minggu lalu BNPB dan Kepala Daerah yang daerahnya terdampak gempa telah melaksanakan rapat menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana aksi tersebut akan dirapatkan lagi pada 28 September dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nantinya akan dibahas tanggung jawab kementerian terkait.

Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, BNPB telah mentransfer dana stimulan untuk warga yang rumahnya rusak berat sebanyak 346 jiwa. Dana ditransfer dua tahap, masing-masing senilai Rp. 25 juta. Transfer bertahap dilakukan agar pembagian dana stimulan tersebut merata dan cepat. Ketika progres pembangunan rumahnya maju, transfer tahap dua pun dilaksanakan. Untuk sisa warga yang rumahnya rusak berat termasuk sedang dan ringan silahkan SK kan lagi dan kirim ke BNPB.

Ditekankan Kepala BNPB, selain kecepatan dalam penanganan pasca gempa adalah akuntabilitas. Jangan sampai pengen cepat tetapi akuntabilitas dikesampingkan. Karena ada kasus rekening ganda, setelah dicek ternyata untuk musholla. Karenanya pencairan harus ada rekomendasi PPK atau kelompok masyarakat atau di KSB ada agen gotong royong, itu menjamin akuntabilitas dan agar cepat.  Sebab ada daerah yang belum memiliki kelompok masyarakat sehingga mengandalkan PPK.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M dalam laporannya menyampaikan, 19 Agustus lalu terjadi dua kali gempa. Gempa pertama pada siang hari berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR). Gempa kedua terjadi malam hari sekitar pukul 23.00 Wita berkekuatan 6,9 SR. Jumlah rumah rusak 15.361 rusak. Sebanyak 2.326 rusak berat, 5.955 rusak sedang dan 7.080 rusak ringan. Saat ini sedang dilaksanakan verifikasi tahap keempat, Insya Allah akan rampung tanggal 20 September ini.

Saat ini penanganan masuk tahap ketiga, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan gotong royong semua terlibat membersihkan dan merobohkan bangunan guna percepatan rekonstruksi. Dan alhamdulillah, Kepala BNPB ditelpon Kamis lalu mengatakan telah mentransfer ke 346 rekening warga yang rumahnya rusak berat untuk bisa menggunakan dana tersebut membangun rumahnya. ‘’Alhamdulillah gotong royong membangun rumah warga mulai dilaksanakan hari ini, ada tujuh rumah di Kecamatan Seteluk dan enam rumah di Kecamatan Poto Tano. Untuk tahap pertama, soal logistik sudah sangat baik. Tahap kedua, trauma healing juga baik, banyak stakeholders terlibat, LSM, TNI, Polri, Alim Ulama,” ungkap Bupati.

Untuk pembangunan rumah memang awalnya konstruksi RISHA. Namun Pemda telah berkonsultasi dengan Kementerian PU agar rumah warga yang dibangun mengunakan tiga opsi, pertama dengan konstruksi batu konvensional. Kedua konstruksi rumah RISHA dan ketiga konstruksi rumah kayu. Jika pembangunan menggunakan konstruksi konvensional, maka keterlibatan masyarakat akan tinggi, karena di KSB ada Agen Gotong Royong yang menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Sementara konstruksi RISHA kurang melibatkan gotong royong karena konstruksinya menggunakan beton cetak. Yang ideal dan diinginkan masyarakat adalah menggunakan konstruksi batu konvensional, tentu dibawah arahan dan pengawasan Kementerian PUPR agar rumahnya tahan gempa.

Bupati meminta Kepala BNPB agar pencairan dana stimulan korban gempa yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan paralel dengan korban gempa yang rumahnya rusak berat. Masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang saat ini merasa tidak ada kepastian. Karenanya agar bisa disegerakan untuk perbaikan rumah warga.

Terkait masalah layanan pendidikan dan kesehatan, Bupati memastikan tetap berjalan meski darurat. Langkah awal pasca gempa, bersama pasukan gabungan melaksanakan pembersihan puing dan merobohkan bangunan pendidikan dan kesehatan. Kemudian membangun tenda darurat baik untuk layanan kesehatan maupun tempat belajar mengajar. Ini sambil menunggu bangunan sementara dari Kementerian PUPR dan pembangunan ulang bangunan yang rusak berat. Sementara fasilitas pemerintah dan ibadah menjadi prioritas kedua.(Bagian Humas & Protokol)