TALIWANG—Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa Barat menandatangani Pakta Integritas Kearsipan sebagai bukti kesungguhan dalam penataan arsip.

Penandatanganan pakta integritas kearsipan bagi kepala OPD Pemerintah KSB yang secara simbolis dilakukan Asisten Administrasi Umum dan Aparatur, Kepala Arsip dan Perpustakaan Daerah KSB, Camat Brang Rea dan Lurah Arab Kenangan ini disaksikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. Mustari Irawan, M.PA, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T dan Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, H. Abdul Azis, S.H., M.H. Selain kepala OPD lingkup Pemerintah KSB, kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Royal, Senin pagi (25/06/2018) ini dihadiri juga oleh Kepala Kantor Arpusda Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas Arpusda KSB, Hirawansyah, S.H., M.H dalam laporannya menyampaikan, hampir seluruh OPD KSB, penataan arsipnya tidak teratur bahkan berantakan karena arsipnya dimasukkan ke dalam karung atau kardus. Kurang baiknya pengelolaan arsip ini berdampak pada ruang kerja yang kumuh, penumpukan arsip yang tidak rapi yang berimplikasi ketika arsip dokumen dibutuhkan, mencarinya membutuhkan waktu lama bahkan tidak bisa ditemukan.. ‘’Laporan akuntabilitas kearsipan Provinsi NTB, KSB berada di urutan kedua paling bawah atau pengelolaan arsip di KSB sangat kurang. Tentunya setiap OPD, pembenahan harus dilakukan ke depannya dan pakta integritas ini sebagai langkah awal untuk melakukan perbaikan pengarsipan,” katanya.

Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, Kepala OPD mengawali pembenahan arsip melalui hal yang kecil. Wakil Bupati mencontohkan, bagaimana setiap OPD memajang foto dan masa menjabat Kepala OPD. Sebab, hampir setiap OPD tidak memiliki nama kepala OPD yang menjabat selama ini. Barulah tentunya melaksanakan pengarsipan setiap dokumen administrasi yang dilaksanakan di setiap OPD masing-masing sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Bukan saja Kepala OPD, Pakta Integritas Kearsipan adalah awal bagi saya sebagai Wakil Bupati dalam melakukan pengawasan. Karenanya lurah, camat, kepala OPD hingga Asisten untuk tidak main-main setelah menandatangani pakta integritas yang di dalamnya mengetahui Bupati dan Kepala Arsip Nasional,” kata Wabup.

Wabup juga meminta Kepala Badan Pendapatan dan Aset bersama Kabag Pemerintahan untuk membuat sertifikat lahan kantor jajaran Pemerintah KSB, mulai dari Kecamatan, Puskesmas dan sekolah-sekolah. Sebab, masih ada kantor atau jajaran tersebut yang belum memiliki sertifikat tanah. Kemudian, sertifikat lahan dimankan atau diarsipkan di Dinas Arpusda agar aman dan mudah dicari jika diperlukan. Langkah ini penting untuk menjaga aset dan memberikan kepastian hukum jika dibutuhkan di kemudian hari.

Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, M.PA, dalam sambutannya menyampaikan, gerakan tertib arsip dan penandatanganan pakta integritas kearsipan di KSB ini menjadi bukti komitmen yang tingggi mensukseskan tertib arsip secara nasional. Namun, penandatanganan pakta integritas ini harus diikuti dengan tindakan nyata sehingga melahirkan perubahan dalam pengarsipan di setiap unit kerja. Pengarsipan telah diatur eksplisit dalam UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Esensi dari pengaturan kearsipan ini adalah bagaimana melaksanakan tertib arsip yang diawali dengan tertib kebijakan, yakni menerapkan norma standar pengelolaan kearsipan (nspk), pedoman pengelolaan kearsipan dan tertib organisasi. Dimana setiap unit kerja memiliki pejabat penanggung jawab pengelolaan arsip.

Kedua, tertib sarana dan prasarana dilaksanakan dengan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan. Ketiga tertib pendanaan,  bahwa setiap unit kerja mengalokasikan anggaran pengelolaan arsip  di unit kerjanya. Keempat, tertib sumber daya manusia kearsipan, bahwa setiap unit kerja wajib memiliki arsiparis dan meningkatkan kompetensi ilmu kearsipan. Kelima, tertib pengelolaan arsip, meliputi arsip dinamis maupun arsip vital yang dikelola secara profesional dan modern dengan sistem informasi teknologi. ‘’Masalah arsip sangat penting, sayang mengajak seluruh OPD senantiasi melakukan pengarsipan dokumen. Tidak adanya arsip terhadap dokumen dan aset dapat menimbulkan hal fatal seperti hilangnya aset negara atau daerah, penyebabnya kepemi;likan aset tidak dapat dibuktikan di pengadilan,” jelas Dr. Mustari.(Bagian Humas & Protokol)